PROGRAM DAN INDIKASI PROGRAM

PROGRAM KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, sasaran dan strategi serta kebijakan diatas, maka prioritas program tahun 2009-2013 disusun sebagai berikut :

 

  • Program  Misi  Kesatu

Misi Kesatu :

Menyelenggarakan manajemen kepegawaian yang Bersih, Terbuka, Bergerak (dinamis) dan Terpercaya (Akuntabel)

Tujuan :

Melaksanakan tata kelola kepegawaian yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi sehingga memberikan kemudahan, ketepatan, keefisienan dan keefektifan administrasi kepegawaian.

Sasaran :

  1. Terselenggaranya manejemen kepegawaian berbasis kompetensi;
  2. Terbangunnya basis data kepegawaian daerah yang dinamis dan terbuka (dapat diakses secara luas bagi para Pegawai Negeri Sipil)
  3. Tersedianya sarana dan prasrana penunjang manajemen kepegawaian daerah.

Kebijakan :

  • Menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah berbasis kompetensi;
  • Menerapkan System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah secara menyeluruh dan bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  • Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran.

Prioritas Program :

  1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah, dengan indikasi kegiatan:
  1. Penyusunan Rencana Pola Pembinaan karier PNS;
  2. Penyusunan Formasi PNS;
  3. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  4. Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Penataan Jabatan Fungsional;
  6. Seleksi Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  7. Kajian sistem Diklat;
  8. Pengembangan Sistem penilaian Prestasi kerja PNS (Implementasi Sisdalmen/SPI);
  9. Pengembangan sistem penghargaan pegawai;
  10. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah;
  11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program kepegawaian;
  12. Pembinaan dan Pengendalian Manejemen PNS;
  13. Pembangunan/pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah;
  14. Pembangunan dan updating basis data kepegawaian daerah;
  15. Sosialisasi Informasi Kepegawaian;
  16. Penyusunan Regulasi Kepegawaian.
  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikasi kegiatan :
    1. Penyediaan jasa surat menyurat;
    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
    3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
    4. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
    5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
    6. Penyediaan makanan dan minuman;
    7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
    8. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD;
    9. Penyusunan Renstra, LAKIP, Renja,RKA dan DPA.
  2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikasi kegiatan :
    1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
    2. Pengadaan Mebeuler;
    3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
    4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
    5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
    6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
    7. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeuler;
    8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Diklat.

 

  1. Program Misi Kedua

Misi 2 :

Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang religius, dan profesional.

Tujuan :

Mewujudkan aparatur yang religius, dan profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Sasaran :

  1. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang agamis sebagai wujud jatidiri bangsa Indonesia;
  2. Terbangunnya aparatur yang memiliki kemampuan, keterampilan dan perilaku kerja produktif;
  3. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang mempunyai daya tanggap terhadap kepentingan publik.

Kebijakan :

  • Meningkatkan keimanan dan ketakwaan aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terciptannya masyarakat yang Religius, Maju dan Sejahtera;
  • Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah berbasis kompetensi;
  • Meningkatkan integritas, budaya kerja dan etos kerja aparatur pemerintah daerah sehingga mempunyai daya tanggap terhadap kepentingan publik.

Prioritas Program :

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
  1. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD golongan I,II dan III;
  2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural/penjenjangan bagi PNSD;
  3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (tugas dan fungsi) bagi PNSD;
  4. Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNSD;
  5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
  6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;
  7. Penyelenggaraan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan modul, dan Penyusunan Pedoman Diklat);
  8. Seleksi Calon Praja IPDN;
  9. Fasilitasi Penyelenggraan Diklat;
  10. Penerbitan Surat Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
  11. Pendidikan dan Pelatihan ESQ/The Spiritual Smart Management untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Esselon II,III,IV dan Fungsional Umum;
  12. Peningkatan Budaya Kerja Aparatur;
  13. Pembinaan Etos Kerja dan Rukiyah PNS;
  14. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pelayanan Prima untuk Pejabat Esselon III dan IV;
  15. Penyelenggaraan Diklat Pelayanan Prima untuk Fungsional Umum.
  1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan indikasi kegiatan :
  1. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah;
  2. Pengambilan Sumpah PNS;
  3. Peningkatan status CPNS menjadi PNS;
  4. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat;
  5. Pembekalan Wawasan bagi PNS yang akan memasuki masa purna bhakti;
  6. Penanganan kasus pelanggraan disiplin PNS;
  7. Pemberian Penghargaan jasa pengabdian bagi PNS dan PTT;
  8. Pemilihan PNS Teladan;
  9. Pengelolaan LHKPN;
  10. Koordinasi dan fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

 

  1. Program Misi Ketiga

Misi Ketiga :

Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah.

Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan standar yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu membangkitkan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil.

Sasaran :

  1. Terbangunnya sistem kompensasi aparatur pemerintah daerah berbasis kinerja;
  2. Terbangunnya sistem kesejahteraan aparatur pemerintah daerah;
  3. Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

Kebijakan :

  • Menyusun kebijakan sistem pemberian insentif berdasarkan beban kerja;
  • Menyusun sistem pemberian kesejahteraan aparatur pemerintah daerah;
  • Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

Prioritas Program :

  1. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur, dengan indikasi kegiatan :
  1. Penyusunan Sistem Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  2. Penyusunan Sistem Pemberian Kesejahteraan Aparatur;
  3. Pemberian uang kadeudeuh dan cinderamata bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun;
  4. Fasilitasi Taperum;
  5. Fasilitasi Taspen bagi PNS;
  6. Fasilitasi Asuransi Kesehatan PNS;
  7. Fasilitasi pensiun PNS;
  8. Penyelenggaraan pemeriksaan dan Pemeliharaan kesehatan PNS.

Pengumuman  

  2018-03-19

Format Surat Permintaan Username dan Password SAPKD

  2018-03-19

Rekonsiliasi Data Kepegawaian dan Bimbingan Teknis SAPK

  2017-05-19

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2016

  2017-05-04

Format Riwayat Pegawai

Hubungi Kami  

  BKPSDM ( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia )
Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 - Majalengka ( 45418 )
Telp./Fax. (0233)281366
Email bkdmajalengkakab@gmail.com
Share :