Pemberhentian/Pensiun

  1. Dasar Hukum

Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial Hak atas pensiun Pegawai (UU No. 11 Tahun 1969 pasal 9). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai.

Berakhirnya hak pensiun pegawai diatur pada pasal 14UUNo.11/1969 dan Pembatalan pemberian pensiun pegawai diatur pada pasal 15 UU No. 11/1969.

  1. Persyaratan

 

  • Pendaftaran isteri/suami/ anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda
  1. Pendaftaran isteri( isteri – isteri) /suami/anak(anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda / duda harus dilakukan oleh pegawai negeri atau
  2. penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk kepala Kantor Urusan Pegawai
  3. Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri didaftarkan.
  4. Pendaftaran isteri ( isteri – isteri ) / anak ( anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 ( satu ) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.
  • Persyaratan Pengurusan Pensiun
  1. DPCP
  2. Foto kopi SK pertama di legalisir
  3. Foto kopi SK terakhir Di legalisir
  4. Pas Foto 4 x 6 (5 lembar)
  5. Foto kopi surat nikah dilegalisir
  6. Foto kopi akte kelahiran anak di legalisir
  7. Foto kopi KARPEG
  8. PPK PNS tahun terakhir rata-rata bernilai baik
  9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat
  • Persyaratan Pengurusan Pensiun Janda / Duda
  1. Surat Pengantar dari instansi bagi yang meninggal dunia/tewas/cacat karena dinas
  2. Foto kopi SK Pensiun
  3. Foto kopi Surat Kematian Di legalisir
  4. Surat Keterangan kejandaan
  5. Pas Foto 4 x 6 (5 lembar)
  6. Foto kopi surat nikah dilegalisir
  7. Foto kopi Daftar Susunan Keluarga
  8. PPK PNS tahun terakhir rata-rata bernilai baik
  9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat (dengan catatan apabila yang bersangkutan berhak kenaikan pangkat pengabdian)
  1. Prosedur Pelayanan
  1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan penyusunan nominatif PNS dan membuat Nota Dinas dan Surat Edaran pemberkasan usul pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun(BUP) pada 1 (satu) tahun kedepan yang ditandatangani Sekertariat Daerah.
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendistrubusikan Surat Edaran pemberkasan usul pensiun ke setiap Perangkat Daerah.
  3. Perangkat Daerah mengirimkan berkas usul pensiun kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sub Bidang  Data Informasi melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas kelengkapan untuk persyaratan Berkas usul pensiun
  5. Berkas yang lengkap dan memenuhi persyaratan diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung..
  6. Pelaksanaan pengambilan Praktek pensiun untuk PNS yang diselenggarakan oleh Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung dan Badan Kepegawaian Negara Pusat.
  7. Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung atau Badan Kepegawaian Negara Pusat menetapkan dan menerbitkan Surat sudah pengambilan Praktek pensiun untuk PNS.
  8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sub Bidang  Data Informasi melakukan penyesuaian Draft SK Pensiun dengan Praktek Pensiun yang di terima dari Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung atau Badan Kepegawaian Negara Pusat.
  9. Berkas yang lengkap dan sesuai Kemudian Nota Persetujuan  dikirimakan ke Kantor Bupati guna mendapatkan tandatangan pengesahan.
  10. Nota Persetujuan Teknis yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Bupati ,diterbitkan penetapan Surat Keputusan Bupati tentang SK Pensiun.
  11. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyerahkan Surat Keputusan Bupati tentang SK Pensiun yang sudah jadi kepada penerima hak pensiun.
  1. Produk

SK Pensiun

  1. Kompetensi Petugas
  1. Pemahaman peraturan perundang-undangan.
  2. Pemahaman operasional komputer

 

 


Pengumuman  

  2019-11-11

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Seleksi CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-11-07

Formasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-11-05

Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-03-22

Pengumunan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019

Hubungi Kami  

  BKPSDM ( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia )
Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 - Majalengka ( 45418 )
Telp./Fax. (0233)281366
Email bkdmajalengkakab@gmail.com
Share :