SKP

  1. Dasar Hukum
  1. Peraturan Pemeraintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pnilaian Prestrasi Kerja Pegawai Negri Sipil
  2. Peratuan Kepala Badan Kepegawaian Neara Nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang PenilaianPrestrasi Kerja Pegawai Negri Sipil.
  3. Peratturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegitan sasaran Kerja Pegawai.
  1. Persyarataan
  1. Hasil Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS, dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
  2. Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah:
    1. Kesetiaan
    2. Prestasi Kerja
    3. Tanggung Jawab
    4. Ketaatan
    5. Kejujuran
    6. Kerjasama
    7. Prakarsa, dan
    8. Kepemimpinan
  3. Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a keata yang memangku suatu jabatan.
  4. Nilai Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

Amat baik             = 91 - 100

Baik                       =76 - 90

Cukup                   =61 - 75

Sedang                 =51 - 60

               Kurang                 =50 ke bawah

  1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia
  2. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan.
  3. Apabila PNS yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada atasan pejabat penilai melalui hierarki dalam jangka watu 14 hari sejak diterimanya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut.
  4. Daftar daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan.
  5. Khusus bagi PNS yang menjalankan tugas belajar diluar negeri, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
  6. Khusus PNS yang diangkat menjadi anggota DPR RI dan DPRD, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.
  7. PPK PNS bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada perusahaan milik negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat atau badan internasional dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan perusahaan, organisasi, atau badan yang bersangkutan.

Khusus bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada negara sahabat atau badan internasional bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.

 

  1. Prosedur Pelayanaan
  1. Perangkat Daerah membuat SK untuk diperikasa oleh Tim PSTK
  2. Tim PSTK kemudian menyerahkan SK yang sudah di periksa ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi Pegawai
  3. Pengelola Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi Pegawai  mengisi data data ke aplikasi
  4. SKP Target tahunan diterbitkan.
  5. Atasan di setiap Perangkat Daerah berkerja Melakuakan penilaian apakah SKP Target terpenuhi selama setahun serta relasi dan perilaku.
  6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerbitkan PPK PNS
  7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi Pegawai menyerahkan PPK PNS kepada PNS yang bersangkutan.
  1. Waktu Pelayanan

1 (Satu) Tahun

  1. Produk

PPK PNS

  1. Kompetensi Petugas
    1. Pemahaman peraturan perundang-undangan.
    2. Pemahaman operasional komputer.

 

 

 

 


Pengumuman  

  2019-03-22

Pengumunan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019

  2018-11-02

Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Ujian SKD CPNS Kab. Majalengka Tahun 2018

  2018-10-28

Pengumuman tentang Revisi Pengumuman Nomor 13/Pansel.Cpns.Mjl/2018 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2018

  2018-10-28

Pengumuman Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

Hubungi Kami  

  BKPSDM ( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia )
Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 - Majalengka ( 45418 )
Telp./Fax. (0233)281366
Email bkdmajalengkakab@gmail.com
Share :