Sosialisasi Penangan Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka
 24/05/2015   admin       majalengka    pegawai    pns    sosialisasi

Majalengka – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka menyelenggarakan Sosialiasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan nama acara Sosialisasi Penangan Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka. Bertempat di aula SKB, kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka.

 

Disebutkan bahwa PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ini merupakan pengganti PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS yang beberapa substansi keduanya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. PP ini dirancang untuk mendorong kinerja PNS yang mengatur secara tegas wewenang, kewajiban, hak dan tanggungjawab setiap PNS.

 

Dicontohkan mengenai sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan martabat PNS diantaranya berupa PNS yang belanja untuk kepentingan pribadi pada jam kerja, PNS tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari tanpa ijin, PNS yang tersangkut pidana. PP ini mengatur displin PNS lebih tegas lagi, karena tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan PNS seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga target capaian pada PP 53 tahun 2010 ini adalah tupoksi PNS dapat berjalan dengan lancer dan kinerja PNS semakin meningkat pula dikarenakan kedisiplinan yang meningkat.

 

Secara umum, materi PP nomor 53 tahun 2010 masih mengatur tentang kewajiban, larangan, sanksi hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, tatacara pemberian sanksi, pengajuan keberatan dan banding administratif. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar dengan PP 30 tahun 1980, yaitu: PP nomor 30 tahun 1980 tidak memberikan sanksi kepada atasan yang tidak memproses bawahannya yang melanggar, pada PP nomor 53 tahun 2010 disebutkan bahwa atasan yang tidak memproses staff yang melanggar akan diberikan sanksi yang sama dengan staffnya.

 

PP nomor 53 tahun 2010 ini juga diiringi dengan digantinya PP nomor 10 tahun 1979 oleh munculnya PP yang mengganti DP3 dengan kontrak kinerja yang dibuat dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP memuat tentang prestasi kerja dengan prosentase penilaian sebanyak 60% dan perilaku kerja 40%.

 

Dalam sambutannya, Kepala BKD menyampaikan kesimpulan bahwa bagaimanapun peraturan dibuat, yang paling penting dalam pelaksanaan penegakkan disiplin adanya komitmen semua pelakunya. Maka diharapkan kegiatan sosialisasi ini mendukung ketercapaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 sehingga pelaku pelaksananya memahami dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran.


  Username
  Email
Komentar  


Pengumuman  

  2019-11-11

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Seleksi CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-11-07

Formasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-11-05

Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-03-22

Pengumunan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019

Menu Lainnya 

Hubungi Kami  

  BKPSDM ( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia )
Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 - Majalengka ( 45418 )
Telp./Fax. (0233)281366
Email bkdmajalengkakab@gmail.com
Share :