Rencana Stratejik BKD Tahun 2014 - 2018
 22/12/2014   admin       bkd    majalengka

Rencana Stratejik (Renstra) merupakan pedoman dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kontribusi dalam pencapaian RPJMD tersebut khususnya dalam hal penataan kepegawaian yang berada di lingkungan Kabupaten Majalengka.

 

Dalam RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2014 – 2018, disebutkan visi Kabupaten Majalengka adalah “ Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan  Majalengka Yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Relijius” , dan salah satu misi yang diembannya adalah “ Membangun Tatakelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur”. Dari misi tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya sistem birokrasi yang baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal, sedangkan kebijakannya adalah mewujudkan reformasi dan transformasi birokrasi secara bertahap, dengan prioritas programnya adalah menata kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien  serta meningkatkan kapasitas aparatur yang bersih dan professional.

 

Dari hal tersebut di atas, maka pedoman dan arah kebijakan mengenai penataan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dituangkan dalam Renstra tahun 2014 – 2018 Badan Kepegawaian Kabupaten Majalengka. Adapun isinya diantaranya dibahas mengenai capaian renstra tahun 2009 – 2013 yang akan dijadikan dasar kebijakan pengembangan Renstra 2014 - 2018.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 – 2013 belum berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehinga Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 – 2013 belum mencantumkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Dengan demikian evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 – 2013 tidak bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

 

Sedangkan Relisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka Majalengka berdasarkan anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2009 – 2013 dan Realisasi terhadap alokasi anggaran tersebut disimpulkan bahwa belanja tidak langsung pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 12,62%, Tahun 2011 mengalamai penurunan sebesar 9,40%, Tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 13,18% dan Tahun 2013 120,75% sesuai penggunaannya adalah untuk pembayaran gaji dan adanya penambahan pegawai baru yang mengalami kenaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan Belanja Langsung/kegiatan Tahun 2009 ke Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 22,96 %, Tahun 2011 mengalami kenaikan 27,49%, Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 26,89 dan Tahun 2013 juga mengalami penurunan sebesar 3,98% pada proses kenaikan karena adanya peningkatan belanja modal yang menunjang kelancaran tugas sehari-hari.

 

Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

  1. Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat;
  2. Jumlah Pegawai ASN  yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 (lima) tahun ke depan yang perlu disiapkan penggantinya;
  3. Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus seleksi dan Tenaga Honorer pada masing-masing SKPD yang menjadi isu nasional;
  4. Pengisian jabatan berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN;
  5. Peningkatan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai ASN;
  6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan publik;

Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah:

  1. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
  2. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional;

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pengelolaan Sumber daya Manusia Aparatur adalah:

  1. Belum  terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan formasi yang ditetapkan;
  2. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan manajemen kepegawaian;
  3. Belum dilaksanakannya secara menyeluruh ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja PNS;
  4. Penataan personil secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pengembangan karier pegawai. Masih terdapat Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi serta Tenaga Honorer lainnya yang bekerja mengabdikan dirinya pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.


  Username
  Email
Komentar  


Pengumuman  

  2019-11-11

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Seleksi CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-11-07

Formasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-11-05

Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

  2019-03-22

Pengumunan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019

Menu Lainnya 

Hubungi Kami  

  BKPSDM ( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia )
Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 - Majalengka ( 45418 )
Telp./Fax. (0233)281366
Email bkdmajalengkakab@gmail.com
Share :